Air adalah kebutuhan manusia yang sangat mendasar, tanpa makan manusia dapat bertahan hidup selama lebih dari satu bulan, tapi tanpa air hanya 5-7 hari saja manusia dapat bertahan hidup, dan TANPA air manusia menuju proses kematian massal.
Manusia memerlukan sebuah upaya pengelolaan air agar bermanfaat, tidak kekurangan juga tidak kebanyakan. Maka, adanya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di tiap kota adalah salah satu upaya untuk mengontrol air agar tidak "membunuh". Mengontrol dengan melakukan uji kesehatan; layak minum atau tidak. Lebih jauh adanya PDAM untuk mengelola air agar tidak menjadi komoditas rebutan manusia demi keuntungan sepihak. Tidak merugi, juga tidak merugikan.
Melihat kenyataan ini, bahwa pentingnya kebutuhan terhadap AIR di Indonesia yang notabene penduduknya terbesar ke empat di dunia. Maka tidak aneh jika berbagai perusahaan Trans National Corporation (TNC) atau perusahaan multi nasional berebut mendapatkan konsesi puluhan tahun pengelolaan air di Indonesia.
Di Jakarta, Ondeo-Suez dan RWE Thames Water mendapat konsesi menyediakan air minum selama 25 tahun. PAM pun saat ini sudah dibeli oleh Lyonnaise dari Perancis dan Thames dari Inggris
. Mungkin selama ini publik kita masih asing dengan nama-nama perusahaan asing yang selama ini menguasai pasar air minum di ibukota kita ini, dan belum lagi di Daerah-daerah Indonesia yang lainnya. Masih ada Biwater di Batam, Vivendi yang beroperasi di Sidoarjo. Biwater saat ini di Batam mendapatkan konsesi selama 25 tahun dan sudah 78 % penduduk Batam terlayani oleh perusahaan asal Inggris ini. (Nila Ardhianie)
Air saat ini menjadi salah satu perjanjian di dalam World Trade Organization (WTO) yang mengatur liberalisasi perdagangan jasa, Indonesia adalah salah satu anggotannya. Dan Indonesia harus mengikuti aturan WTO, tapi aturan ini berlaku pada tahun 2020. jadi masih ada 14 tahun lagi ke depan untuk membenahi sektor AIR ini untuk di kelola PDAM. jangan sampai timbul semacam pendapat mendasar masyarakat indonesia ingin berganti kepemilikan pengelolaan air minum ini kepada perusahaan asing, yang di karenakan tidak mampunya PDAM/PAM menyediakan air yang layak konsumsi dan penyediaan air yang berkualitas selama 24 jam.
Jangan sampai ini menjadi tekanan bagi indonesia untuk memprivatisasi pengelolaan Sumber Daya AIR nya. Privatisasi bukan merupakan pilihan tepat, privatisasi berarti transfer aset, operasi dan kepemilikan dari pemerintah kepada swasta.
Kegagalan Privatisasi dapat kita ambil contoh dari negara Puerto Rico yang mengikat kontrak dengan Vivendi perusahaan air terbesar dunia. Tapi apa lacur yang terjadi kemudian, hanyalah kekacauan belaka dari pengelolaan sumber daya air.mulai dari keluhan yang tidak dijawab, tapi tagihan terus berjalan padahal sudah tidak menggunakan fasilitas air. perbaikan fasilitas dan alat yang tidak kunjung henti. (sebenarnya masih banyak contoh kegagalan dan keberhasilan dari negara lain dalam pengelolaan sumber daya airnya, tapi ntar aja yee kita bahas takut kepanjangan..atawa cari buku RECLAIMING PUBLIK WATER)
jadi tak selamanya pengelolaan air yang diserahkan kepada pihak swasta asing akan dikelola baik, karena akan bergantung dengan profit yang akan mereka terima dan ketidak transparanan mereka dalam pengelolaan manajemen. "Jadi seharusnya,pelayanan air adalah pelayanan publik esensial yang misinya tidak boleh dipandu oleh keinginan mendapat keuntungan semata" (Raymond Avrillier).
Sudah seharusnya ini menjadi tantangan bagi pihak PDAM/PAM meningkatkan mutunya. kegagalan pun dapat dilihat setelah PAM dibeli oleh Lyonnaise dari Perancis dan Thames dari Inggris. Tarif PAM Jaya Naik Otomatis Setiap = 6 Bulan naik. tapi pelayanan airnya bukan membaik tapi semakin buruk.
Desak hentikan kerja sama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Komisi D, mengundang Direktur Utama PAM DKI Haryadi Priyohutomo beserta jajarannya. Kemudian dilanjutkan mengundang jajaran direksi PT Palyja dan PT Thames PAM Jaya (TPJ).
"Kerja sama dengan pihak swasta itu harus diputus. Sejak kontrak diteken tahun 1998, sama sekali tidak ada kemajuan dalam pelayanan pendistribusian air bersih," kata anggota Komisi D DPRD DKI, Wilson Sirait, setelah mendengar pemaparan Direktur Utama PAM DKI Haryadi.
Sumber daya air, lanjut Wilson, dikuasai negara. Tetapi, mengapa air di DKI ini malah diserahkan kepada perusahaan asing yang ternyata juga memberikan pelayanan yang terus memburuk. (KOMPAS 28 Juli 2006)
Menilik kasus di atas, maka kembalikanlah pengelolaan Sumber Daya Air Indonesia ini kepada publik, sehingga setelah diserahkan kepada publik diharapkan akan terjadi pelayanan publik yang transparan dapat terjadi. dan dengan cara ini pula debat publik yang dilakukan sebelum pengambilan keputusan, memungkinkan dibuatnya kebijakan publik yang terkontrol.
Dan diharapkan pula setelah pengembalian kepada publik kualitas air, tarif air semakin turun dan pengambilan kebijakan atau keputusan lebih transparan. dikarenakan adanya rasa memiliki, tanggung jawab darai kepemilikan Sumber Daya Air yang dimiliki di Indonesia Ini, atau sub yang lebih kecil adalah Ibukota Jakarta. seperti di daerah Grenoble, Perancis.
"AIR ADALAH BARANG PUBLIK YANG TERLALU BERHARGA UNTUK DISERAHKAN KEPADA KEKUATAN PASAR. KEPUTUSAN MANAJEMEN TIDAK SEHARUSNYA DIAMBIL DI BAWAH PENGARUH PEJABAT YANG KORUP ATAU KEPENTINGAN SWASTA".(Raymond Avrillier)
mudah-mudahan bermanfaat!!!hehehe…maaf kalo kurang baik dalam penulisan…
