Fenomena Banjir
Banjir fenomena langganan ibukota…permasalahan banjir seakan-akan hanya wacana gombal dari pemerintahan daerah ibukota saja…mereka seakan melupakan fenomena 5 tahunan ini.dan sibuk mengurusi penataan wajah indah ibukota saja.
sistem drainase yang buruk,disiplin penduduk untuk tidak membuang sampah di setiap aliran air,pembangunan yang tidak mempunyai perencanaan bagus pengaliran air,belum lagi kekacauan areal potensi penampung air yang dijadikan tempat komersil.Itu semua merupakan faktor-faktor pendukung dari banjir yang selalu melanda ibukota dan daerah pendukungnya.
fenomena gunung es ini dikarenakan pembangunan tanpa strategi dari pihak pemerintah daerah ibukota maupun daerah penyanggah ibukota seperti Bekasi,Bogor dan Depok.sangat miris sekali kalo melihat pemmbangunan pada saat ini…rata-rata developer bila ingin mendirikan atau membuat perumahan,tempat perbelanjaan megah,gedung tinggi selalu melupakan sistem dari drainase publik disekitarnya,mereka secara tidak langsung menutup saluran-saluran air publik.
menurut Emil Salim,Jakarta saat ini mengemban banyak fungsi sehingga menjadi daya tarik untuk para pencari kerja,tetapi di sisi lain menyebabkan Jakarta tumbuh menjadi megapolitan tak terstruktur tanpa rencana, mengikuti peluang bisnis ekonomi. inilah yang menjadi kerancuan dalam penataan kota di Jakarta.Pemerintah Daerah Ibukota seakan buta dengan moderenisasi Ibukota saja…para ahli planologi kota rata-rata didatangkan dari luar negeri yang notabene di negara mereka sudah menerapkan sistem yang moderen.padahal kalo lah bijak pemerintah Daerah mengajak para ahli di Negeri ini dan mengikut sertakan publik untuk turut berpartisipasi tentu kesemerawutan ini tidak lah parah.bayangkan daerah potensi resapan air pun akan dikorbankan demi sebuah "Pohon Besi",yang pada akhirnya fungsinya tidak ada dan menjadi hiasan kota yang megah saja…berapa banyak "Pohon Besi" di Jakarta ini berubah menjadi tempat penyewaan ruang kantor dikarenakan tidak adanya pemasukan bagi pemilik gedung (maaf bahasanya kurang baik).
pada suatu wawancara dengan salah satu Televisi swasta Nasional, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso,menegaskan…tidak ada kewenangan dari pemerintah daerah untuk menahan developer mendirikan bangunan pada lahan potensial yang kosong di Jakarta.Pihak Pemerintah Daerah hanyalah membatasi berapa lahan yang akan dipakai dan ketentuan2 berkaitan besarnya bangunan (koreksi saya bila salah).
sounding mengenai Banjir Kanal Timur (BKT) bisa menjadi solusi banjir dan dapat menguragi 90% banjir, selalu menjadi kambing hitam…belum rampungnya BKT,selalu dikedepankan sebagai salah satu faktor tidak selesainya permasalahan banjir di Jakarta.tentang susahnya permasalahan pembebasan tanah untuk warga yang minta dua kali lipat dari 1,4 jt/meter,belum lagi anggaran yang di potong oleh DPRD.inilah yang membuat pemerintah mengeles sementara dari masalah banjir di Jakarta…padahal BKT bukan salah satu solusi,harus ada koordinasi hulu dan hilir serta dengan daerah penunjang terutama dengan daerah Jawa Barat yang turut menyumbang besar banjir kiriman…sodetan di beberapa kali dan sungai besar yang mengaliri Jakarta,buatlah situ-situ lalu pengerukan kali-kali yang makin dangkal akibat sedimentasi lumpur.
itu perspektif bila kita tinjau dari kesalahan pemerintahan daerah,mungkin kita bisa sedikit membuka mata kita sendiri bahwa ada kemungkinan kita menjadi salah satu penyumbang dari banjir di Jakarta…kita bisa lihat,megahnya Jakarta bisa menyilaukan mata orang desa.proses urbanisasi pada tiap tahunnya trus mengalami eskalasi yang signifikan,rata-rata orang desa yang ingin mencicipi kemewahan Jakarta datang ke kota dengan berbekal kemampuan yang minimal.sehingga mereka menjadi angkatan kerja yang pasif.rata-rata mereka tidak mempunyai kemampuan standar kerja dan lulusan SMP dengan keterampilan yang minim,beruntunglah jika orang itu nasibnya baik maka ia akan memperoleh sedikit kemewahan Jakarta.dari tenaga kerja yang tidak terpakai ini biasanya mereka akan mengisi ruang-ruang kosong di Jakarta yang semakin sempit ini.maka tidak aneh bangunan pinggir kali di Jakarta semakin sempit terisi tempat tinggal yang menampung mereka, karena ketidakmampuan ekonomi,dan tempat tinggal di Jakarta yang mahal menyebabkan keterpaksaan mereka untuk tinggal di lahan-lahan kosong dan tidak produktif.
pada saat banjir maka tidak aneh kita melihat tumpukan sampah yang menggunung terbawa arus air.ini pun harus kita soroti,bahwa keengganan warga Jakarta untuk peduli dengan kebersihan lingkungan sangat kecil.mereka seakan tidak peduli saja dengan dampak yang akan ditimbulkan pada saat banjir nanti.di kali Ciliwung tumpukan sampah yang meluber di bibir jembatan itu perlu diangkut sampai 14 truk sampah.. ironis memang,hal seperti ini masih saja terjadi.
perlu ada koordinasi yang lebih lanjut antara daerah penunjang dan DKI untuk menangani masalah ini,kita pun sebagai "pemilik" Jakarta juga harus memberikan solusi yang terbaik.kita tidak bisa menyalahkan Pemerintah Daerah begitu saja,ada tindakan positif yang sekarang sedang dilakukan oleh Pemeritah DKI walaupun itu belum rampung yaitu dengan membuat sodetan langsung dari puncak menuju ke laut langsung di daerah puncak.dan saat ini seang memperjuangkan BKT.tapi pemerintah DKI juga harus memperhatikan lahan-lahan potensial resapan jangan di buat lagi lahan komersil.serta pembangunan tanpa strategi juga harus lebih diperbaiki…
semoga penataan kota lebih baik lagi dan kepedulian kita sebagai "pemilik" Jakarta akan membuat kita sadar,lebih peduli dengan Jakarta terkait dengan masalah banjir ini…
maaf kalo kurang representatif dan komprehensif pembahasannya…
